# DAERAH
Polres Kudus Gotong Royong Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga
KUDUS, MediaHukumNusantara.biz.id - Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polres Kudus. Bersama TNI, pemerintah daerah, pihak swasta, dan warga, polisi turun langsung membantu pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kegiatan kerja bakti tersebut berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) di kediaman Ibu Suharti, warga RT 07/RW 01, Desa Jati Kulon. Kabag SDM Polres Kudus Kompol Prawito bersama personel gabungan terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Sejumlah unsur turut terlibat, di antaranya personel Polsek Jati, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, perwakilan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, PT Djarum Foundation, serta masyarakat sekitar. Kerja bakti diawali dengan menurunkan genting rumah lama secara bertahap. Personel bersama warga kemudian membongkar bagian bangunan yang sudah tidak layak untuk mempersiapkan lahan pembangunan rumah baru. Lahan tersebut selanjutnya akan dibangun menjadi Rumah Sederhana Layak Huni melalui kerja sama Polres Kudus dengan PT Djarum Foundation. Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kabag SDM Kompol Prawito mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus upaya mempererat kemitraan dengan masyarakat. “Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya hadir memberikan manfaat secara langsung," kata Kompol Prawito. "Melalui kegiatan gotong royong ini, kami ingin membantu mewujudkan hunian yang lebih layak dan nyaman bagi warga,” imbuhnya. Menurutnya, pembangunan rumah layak huni tersebut tidak hanya menjadi upaya membantu warga, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan. “Ketika polisi, TNI, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat bersatu, berbagai persoalan sosial dapat kita hadapi bersama. Inilah semangat yang ingin terus kami bangun, yaitu polisi bersama masyarakat,” katanya. Suasana gotong royong pun terasa sepanjang kegiatan. Personel TNI-Polri, instansi terkait, dan warga bahu-membahu membongkar bangunan lama sekaligus menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah baru. Bagi Polres Kudus, kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya tentang menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Lebih dari itu, polisi juga berupaya hadir ketika masyarakat membutuhkan, membangun kepedulian, serta menumbuhkan semangat gotong royong. (Ags)
800 Relawan Lintas Daerah Gotong Royong Wakaf Pipanisasi Air Bersih 7 KM di Tawangmangu
KARANGANYAR, MediaHukumNusantara.biz.id – Kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih kembali ditunjukkan oleh para relawan lintas daerah. Kali ini, Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menjadi tujuan kegiatan sosial berupa wakaf pipanisasi air bersih sepanjang kurang lebih 7 kilometer. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (12/10/2026) tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama warga Dukuh Cumpleng dan Dukuh Dukun, Desa Plumbon, yang selama ini membutuhkan dukungan ketersediaan sumber air bersih. Koordinator kegiatan, Sugino, S.Pd., yang merupakan tokoh masyarakat Desa Plumbon, menjelaskan bahwa penyaluran air bersih memanfaatkan dua sumber mata air, yakni Air Terjun Ismoyo yang dialirkan menuju Dukuh Cumpleng dan Telaga Madirdo yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Dukuh Dukun. Di Dukuh Dukun, kegiatan tersebut turut berkaitan dengan wilayah yang dipimpin Kepala Dusun Septian Wicaksono. Kegiatan sosial ini melibatkan sekitar 800 peserta dan relawan yang datang dari berbagai daerah. Mereka berasal dari kawasan Solo Raya, Grobogan, Magelang, Madiun, hingga Sumenep, Madura, Jawa Timur, serta Bekasi, Jawa Barat. Jarak yang ditempuh para relawan tidak menyurutkan semangat mereka untuk bergotong royong membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kehadiran sekitar 800 peserta dari berbagai wilayah menjadi gambaran nyata bahwa semangat kemanusiaan dan gotong royong masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kepala Desa Plumbon, Suwaji, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh relawan atas kepedulian, pengorbanan, dan perjuangan mereka dalam menyelenggarakan wakaf pipanisasi tersebut. Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Plumbon, ia mengapresiasi kehadiran para relawan dari berbagai daerah yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kepedulian demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. “Untuk dan atas nama seluruh masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan empati para relawan. Kami sangat menghargai perjuangan saudara-saudara semua dalam membantu menyelenggarakan wakaf pipanisasi air bersih ini,” ungkap Suwaji. Ia mengakui bahwa besarnya perhatian dan pengorbanan para relawan sulit dibalas dengan materi maupun ungkapan kata-kata. “Tidak ada yang bisa kami balaskan atas perhatian besar ini, selain doa kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan saudara-saudara semua dengan ganjaran pahala yang lebih besar,” tuturnya. Bagi masyarakat penerima manfaat, wakaf pipanisasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sumber harapan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan. Desa Plumbon sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 5.117 jiwa, sehingga ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang perlu terus diperhatikan melalui kerja sama pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial. Keberadaan jaringan pipanisasi sepanjang kurang lebih 7 kilometer tersebut memiliki arti penting bagi warga, khususnya masyarakat Dukuh Cumpleng dan Dukuh Dukun, yang membutuhkan ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Ke depan, keberadaan jaringan pipanisasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara bersama agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Selain menyampaikan rasa terima kasih kepada para relawan, Kepala Desa Plumbon, Suwaji, juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang pertama Kabupaten Karanganyar, yang dijadwalkan pada 18 Februari 2027 mendatang, khususnya di Desa Plumbon, dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ia berharap seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung dalam suasana yang damai, penuh kebersamaan, serta tetap menjaga kerukunan antarwarga. “Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat dan semua pihak agar pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Plumbon nanti dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan berguna bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Semoga seluruh prosesnya mendapat rida dan keberkahan dari Allah SWT,” ungkap Suwaji. Pesan tersebut sekaligus menjadi harapan agar semangat gotong royong dan kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan wakaf pipanisasi air bersih dapat terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditunjukkan oleh ratusan relawan lintas daerah ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi modal sosial yang kuat dalam menyambut pesta demokrasi di tingkat desa dengan suasana yang rukun dan penuh kekeluargaan.
Grobogan Kekeringan, Bass FM Salatiga dan Pegiat Pers Salurkan 12 Ribu Liter Air ke Pulorejo
GROBOGAN, MediaHukumNusantara.biz.id – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memicu kepedulian lintas elemen. Bass FM Salatiga, bersinergi dengan pegiat sosial dan kalangan pers, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di Dusun Pulorejo, Desa Kalisari, Kecamatan Kradenan, Senin (5/10/2026). Sebanyak tiga tangki truk air dengan kapasitas total sekitar 12 ribu liter didroping ke tiga RT di wilayah RW 03 Dusun Pulorejo. Bantuan ini menjadi oase di tengah sulitnya warga mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan domestik sehari-hari. Kedatangan armada air bersih tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Raut wajah lega dan gembira tampak jelas saat air bersih yang kini menjadi komoditas langka akhirnya tersedia di tengah pemukiman warga. **Kolaborasi Lintas Sektor** Aksi kemanusiaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bass FM Salatiga dengan pegiat pers dan sosial, Achmad Nursalim dari MediaHukumNusantara.biz.id . Penyaluran bantuan di wilayah Grobogan dikoordinasikan langsung oleh Dian Perdana Putra Pujianto, S.Sn., selaku koordinator lapangan. Menurut catatan tim kegiatan, ini bukan pertama kalinya Bass FM Salatiga turun tangan membantu warga terdampak bencana kekeringan. Sebelumnya, ratusan ribu liter air bersih telah disalurkan ke berbagai titik. Kini, jangkauan gerakan sosial tersebut terus diperluas ke wilayah-wilayah yang dinilai rentan krisis air, khususnya di desa-desa kawasan eks Kawedanan Kradenan dan Kecamatan Geyer. **Apresiasi dan Rencana Tindak Lanjut** Achmad Nursalim menyampaikan bahwa kehadiran Bass FM Salatiga sangat berarti bagi warga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar air. “Atas nama masyarakat secara umum, khususnya warga penerima manfaat, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi dan kepedulian yang diberikan Bass FM Salatiga. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan air bersih,” ujar Achmad di sela-sela penyaluran. Ia juga mengajak seluruh donatur dan pegiat sosial untuk terus menjaga semangat berbagi ini. “Semoga Bass FM Salatiga, para pegiat sosial, dan seluruh donatur senantiasa mendapatkan perlindungan serta karunia dari Allah SWT. Semoga kepedulian seperti ini terus berkembang,” tambahnya. Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Dian Perdana Putra Pujianto, menegaskan bahwa kepuasan batin menjadi motivasi utama timnya. “Kami ikut bahagia manakala saudara kami juga merasakan gembira, sekalipun kami hanya bisa membantu sedikit meringankan beban saudara. Kami berencana lusa akan kirimkan lagi bantuan air ini. Semoga dalam waktu yang lain kami lebih bisa berkiprah lagi dalam upaya ikut beribadah sosial,” ungkap Dian. Bagi warga Pulorejo, setiap liter air yang datang dari Salatiga bukan sekadar cairan pemenuh dahaga, melainkan harapan agar aktivitas keluarga dapat kembali berjalan normal di tengah musim kemarau yang panjang. (Noor)
Kapolresta Pati Bantu Tampungan Air Bersih untuk Warga Maitan, Terima Kasih ucap Warga
PATI, MediaHukumNusantara.biz.id – Kepedulian Polresta Pati terhadap kebutuhan air bersih masyarakat diwujudkan melalui bantuan tampungan air bersih untuk warga Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Minggu (4/10/2026). Bantuan tampungan air bersih tersebut diperuntukkan bagi warga Dukuh Watu Bedah, Desa Maitan. Keberadaan tampungan air ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, terutama di tengah kondisi sulitnya mendapatkan air. Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H. mengatakan, bantuan tampungan air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan sarana penampungan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami berharap bantuan tampungan air bersih ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Maitan, khususnya masyarakat di Dukuh Watu Bedah,” ujar Kombes Pol Sigit. Kombes Pol Sigit menambahkan, Polresta Pati akan terus berupaya hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan langsung warga. “Yang terpenting adalah bantuan ini bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap warga dapat menjaga dan memanfaatkan tampungan air ini dengan sebaik-baiknya,” katanya. Sementara itu, warga Desa Maitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolresta Pati beserta jajaran atas bantuan tampungan air bersih tersebut. Warga menilai bantuan itu sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk menampung persediaan air bersih bagi masyarakat. “Terima kasih kepada Bapak Kapolresta Pati atas bantuan tampungan air bersihnya. Bantuan ini sangat berguna dan sangat membantu warga kami,” ungkap salah seorang warga. Antusiasme masyarakat terlihat saat warga memanfaatkan tampungan air bersih tersebut. Warga secara bergantian mengambil air untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. “Warga sangat antusias dan ramai saat mengambil air. Kami sangat bersyukur mendapatkan bantuan tampungan air bersih ini,” ujar warga lainnya. Warga Desa Maitan berharap bantuan tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Dukuh Watu Bedah. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta Pati yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bersih warga. “Kami mewakili warga, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Maitan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolresta Pati atas bantuan tampungan air bersih ini,” tuturnya. Polresta Pati juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya gangguan kamtibmas, dapat segera menghubungi Call Center Polri 110 yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. (zae)
Aset 300-an Miliar Muhammadiyah Grobogan Dikelola Profesional
GROBOGAN, MesiaHukumNusantara.biz.id – Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kradenan menggelar silaturahmi dan pembinaan warga Muhammadiyah yang diikuti sekitar 400 peserta dari enam kecamatan. Kegiatan tersebut dihadiri warga Muhammadiyah, karyawan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan simpatisan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Grobogan, melalui Ustaz Sukarno, S.Ag., menyampaikan bahwa Muhammadiyah Grobogan mendapat amanah mengelola delapan dapur SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, pengelolaan SPPG harus dilakukan secara profesional dan disiplin serta sepenuhnya ditujukan bagi penerima manfaat. “Semua harus dibaktikan untuk kepentingan penerima manfaat,” tegasnya. Sukarno juga mengingatkan kader agar menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana beramal, bukan mencari keuntungan pribadi. “Tidak ada kader yang mencari untung pribadi dari persyarikatan. Kader harus cerdas, terampil, inovatif, dan mudah membuka diri dalam mengakses dunia,” ujarnya. Ketua PDM Kabupaten Grobogan, Drs. H. Rosyidi, M.Ag., yang menjadi pemateri, meminta warga Muhammadiyah mempertahankan karakter organisasi yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Ia menegaskan Muhammadiyah tidak melayani upaya tafarruq atau memecah persatuan umat. “Usaha membangun dan memajukan umat itu sudah menyita banyak energi. Oleh karena itu, fokuskan seluruh potensi untuk kemajuan persyarikatan,” katanya. Terkait delapan SPPG, Rosyidi mengatakan PDM rutin melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Ia mengingatkan agar pengelolaan program tersebut tidak merugikan rakyat. “Kita jangan sampai menjahati rakyat. Makanan yang kita sajikan ini adalah untuk rakyat. Maka, jangan ambil seribu rupiah pun secara ilegal untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat,” tegasnya. Rosyidi juga meminta pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan menertibkan dan menyelesaikan persoalan aset persyarikatan. Ia menyebut Muhammadiyah Grobogan memiliki aset tanah dan bangunan senilai 300-an miliar rupiah berdasarkan data yang telah terkonfirmasi. “Ini yang sudah terkonfirmasi secara akurat. Kita masih mencoba lagi menertibkan beberapa aset kita, termasuk yang masih ada di Kradenan terkait sertifikat tanah wakaf, empat titik yang ada di Wirosari, dan satu titik yang ada di PCM Gabus,” jelasnya. Ia juga menyebut rencana pembelian lahan PCM Gubug senilai sekitar Rp1,2 miliar serta sejumlah persoalan tanah wakaf yang perlu segera diselesaikan. Selain pengelolaan SPPG dan aset, Rosyidi mengingatkan warga Muhammadiyah agar memperkuat keimanan dan nilai ketauhidan dalam menghadapi perubahan zaman. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas, profesionalitas, penertiban aset, dan pengabdian Muhammadiyah kepada masyarakat.
Titik Terang Kepemilikan Tanah di Grobogan: SHM Abdul Faizal Zuhri Resmi Diserahkan Usai Proses PTSL 2020
GROBOGAN, MediaHukumNusantara.biz.id – Setelah melalui penantian panjang selama beberapa tahun, Abdul Faizal Zuhri, warga Dusun Dokoro RT 05/RW 04, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahnya. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada Selasa, 15 September 2026, menandai berakhirnya ketidakpastian status kepemilikan tanah yang diproses melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). SHM yang diserahkan kepada Zuhri mencakup sebidang tanah seluas kurang lebih 288 meter persegi dengan objek Persil Nomor 00027. Tanah ini sebelumnya telah masuk dalam proses PTSL sekitar tahun 2020, namun sertifikatnya baru berhasil diminta dan diserahkan secara resmi setelah bertahun-tahun tertunda. Penyerahan SHM ini menjadi momentum penting bagi Zuhri, mengingat sebelumnya muncul sejumlah persoalan terkait belum diterimanya dokumen kepemilikan tersebut. Salah satu isu yang mengemuka adalah dugaan bahwa bangunan rumah Zuhri menjorok atau memasuki sebagian area yang diklaim sebagai tanah milik desa di belakang rumahnya. Konteks persoalan ini semakin kompleks dengan berdirinya bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lokasi tanah desa tersebut, tepat di belakang rumah Zuhri, sekitar satu tahun terakhir. Keberadaan bangunan koperasi tersebut sempat memicu ketegangan terkait batas dan status penguasaan lahan antara pihak pribadi dan aset desa. Meskipun penyerahan SHM telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah Zuhri, para pihak menyadari bahwa potensi sengketa batas masih perlu diselesaikan secara objektif. Pihak Zuhri, melalui kuasanya, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah pertanahan berdasarkan data dan dokumen yang sah serta pengukuran oleh pihak berwenang. “Dengan diserahkannya SHM hari ini, kami berharap persoalan tidak lagi berlarut-larut. Apabila masih terdapat kendala teknis mengenai batas tanah, hal tersebut harus diselesaikan secara terbuka dan berbasis data pertanahan yang akurat agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di masa depan,” ujar perwakilan pihak Zuhri. Penyelesaian batas tanah antara properti pribadi dan tanah desa dinilai krusial untuk mencegah konflik di kemudian hari. Dengan adanya kejelasan status kepemilikan melalui SHM, diharapkan langkah selanjutnya dapat difokuskan pada verifikasi batas fisik melalui pengukuran resmi oleh instansi terkait, sehingga kepastian hukum bagi kedua belah pihak dapat terjamin sepenuhnya.
Jaga Marwah Pati Aman dan Damai, Aliansi TOMAS Gelar Dialog Strategis dengan DPRD dan Aparat
PATI, MediaHukumNusantara.biz.id – Aliansi Tokoh Masyarakat (TOMAS) Kabupaten Pati secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Surat permohonan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Aliansi TOMAS, Edy Purnomo, ke kantor DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (9/9/2026). Penyerahan surat dilakukan di Jl. DR. Wahidin No.2A, Kaborongan, Pati Lor, Kec. Pati. Langkah ini menandakan keseriusan aliansi yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua organisasi masyarakat (ormas), serta LSM se-Kabupaten Pati tersebut dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Edy Purnomo menjelaskan bahwa Aliansi TOMAS bergerak sebagai satu wadah yang kompak untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka siap membawa suara masyarakat kepada pejabat berwenang. Dalam surat permohonannya, Aliansi TOMAS menjadwalkan audiensi tersebut akan berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Pati. Untuk memastikan pembahasan yang komprehensif, Aliansi TOMAS berencana mengundang sejumlah pihak kunci dalam pertemuan tersebut, antara lain Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pati. Kehadiran para aparat ini dinilai strategis mengingat isu utama yang akan dibahas berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban umum. "Aliansi TOMAS akan menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat mengenai keamanan dan kondusifitas agar Pati selalu terjaga marwahnya menjadi daerah yang aman, damai, beradab, dan bermartabat," ujar Edy dalam keterangannya. Lebih lanjut, Edy menegaskan harapan masyarakat agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat bersikap lebih tegas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Pati. Selain itu, aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Pati untuk terus melakukan perbaikan kinerja yang tidak mencederai marwah lembaga legislatif itu sendiri. Selain isu keamanan, poin krusial kedua yang akan dibawa dalam audiensi adalah permasalahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta distribusi bantuan sosial (bansos) di wilayah Kabupaten Pati. Aliansi TOMAS menilai adanya ketidakmerataan atau potensi kesalahan data yang merugikan masyarakat penerima manfaat. Dalam pernyataannya, Aliansi TOMAS menekankan prinsip inklusivitas dalam pembangunan daerah. "Pati kita adalah milik semua elemen masyarakat, bukan cuma milik segelintir orang saja," tegas Edy. Melalui audiensi ini, Aliansi TOMAS berharap terjadi dialog konstruktif yang menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan sosial dan keamanan di Pati, sehingga kesejahteraan dan rasa aman dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Respon Isu Penyalahgunaan Pasar Yaik Jadi Hiburan Malam, Kepala Satpol PP Pati Ajak Disdagperin Duduk Bersama
PATI, MediaHukumNusantara.biz.id – Menanggapi dugaan penyalahgunaan fungsi kios di Pasar Daerah Soponyono (Pasar Yaik) yang beralih menjadi lokasi hiburan malam berkedok karaoke, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Tri Wijanarko, menegaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) sebagai pengelola aset memiliki peran kunci (leading sector) dalam penanganan kasus ini. Hal tersebut disampaikan Tri Wijanarko saat menerima silaturahmi dari Pimpinan Redaksi media online Point1one.id, Zaenal Arifin, C.BJ., di Kantor Satpol PP Kabupaten Pati pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan diri sebagai mitra media yang berkomitmen mengawal pembangunan serta membangun sinergitas antara wartawan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pati. Dalam diskusi tersebut, Zaenal Arifin mengonfirmasi adanya keresahan masyarakat terkait aktivitas di sejumlah kios Pasar Yaik yang diduga digunakan untuk hiburan karaoke ilegal, penyediaan wanita pemandu lagu, serta peredaran minuman keras beralkohol. Menanggapi hal itu, Tri Wijanarko menjelaskan bahwa secara yuridis, tanah dan bangunan Pasar Yaik merupakan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh Disdagperin. Oleh karena itu, kewenangan utama dalam menertibkan penggunaan kios berada di tangan dinas tersebut. "Untuk peruntukan kios di Pasar Yaik, jika memang ada pelanggaran atau penggunaannya tidak sesuai dengan perjanjian sewa, maka Disdagperin harus menelisik terlebih dahulu status sewa-menyewanya. Apakah secara formal dalam surat perjanjian atau di bawah tangan," ujar Tri Wijanarko. Tri Wijanarko menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia menyatakan akan mengajak Disdagperin untuk duduk bersama melibatkan Dinas Perizinan (DPMPTSP) dan Dinas Pariwisata untuk memverifikasi status para penyewa. "Kita perlu memastikan apakah mereka benar-benar penyewa resmi ataukah menguasai lahan secara sepihak. Jika menguasai sepihak milik pemerintah, itu jelas salah," tegasnya. Lebih lanjut, Tri Wijanarko menguraikan prosedur penegakan hukum yang seharusnya dijalankan. Jika terdapat pelanggaran regulasi dalam penggunaan kios, Disdagperin diminta untuk bersikap tegas dengan memberikan tahapan peringatan, mulai dari peringatan pertama hingga ketiga. "Jika setelah diberikan peringatan mereka masih nekat dan mengabaikannya, baru tim gabungan kabupaten akan turun. Tim ini terdiri dari DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Disdagperin, dan Satpol PP. Ini adalah upaya terakhir jika Disdagperin sendiri tidak bisa mengeksekusi hingga tuntas," jelasnya. Tri Wijanarko juga menegaskan bahwa eskalasi penanganan dapat melibatkan Kepolisian dan TNI jika diperlukan, namun langkah awal tetap bergantung pada ketegasan Disdagperin sebagai pengelola aset. Sebagai tindak lanjut, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati membuka ruang bagi Disdagperin untuk mengundang Satpol PP serta dinas terkait lainnya guna menggelar rapat koordinasi khusus membahas polemik Pasar Yaik. Langkah ini diambil agar penanganan kasus dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sementara itu, Zaenal Arifin selaku Pimpinan Redaksi Point1one.id menyampaikan komitmen medianya untuk terus bersinergi dengan Pemkab Pati, khususnya Satpol PP, dalam mengawal Kamtibmas dan penyebaran informasi publik yang akurat. "Point1one.id berkomitmen menjadi pewarta berintegritas yang mengawal pembangunan demi Kabupaten Pati yang lebih baik. Terkait kasus Pasar Yaik, kami akan terus memantau dan menginformasikan perkembangan penyelesaiannya kepada publik," tutup Zaenal.